Bani Umayyah dengan Organisasi Ketentaraan ( an-nidham al-harbi ) dan Organisasi Kehakiman ( an-nidham al-qadla
). Organisasi ketentaraan pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayah
merupakan kelanjutan dan kebijakan yang telah dilakukan oleh penguasa
sebelumnya, seperti para Khulafaur Rasyidin. Perbedaanya, kalau pada
masa sebelumnya semua orang boleh dan berhak menjadi tentara. Akan
tetapi, pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayah, hanya orang-orang
arab atau keturunanya yang boleh menjadi panglima tentara. Sementara yan
bukan berasal dari arab atau keturunan arab tidak mendapatkan
kesempatan dan bahkan tidak dibolehkan menjadi panglima tertinggi di
dalam militer harus orang yang berasal dari keturunan orang bangsa arab.
Kebijakan yang sangat disminikratif dengan menomorduakan masyarakat,
sehingga sering terjadi pemberontakan yang dilakukan masyarakat non Arab
di luar Jazirah Arabia.
Dalam formasi tempur, pemerintahan dinasti Bani Umayyah mempergunakan taktik dan strategi tempur kerajaan Persia. Formasi itu terdiri dari pasukan inti yang disebut qabul jaisyi, yang diisi oleh komandan pasukan. Al-maimanah, yaitu pasukan pada sayap kanan, al-maysarah, yaitu pasukan sayap kiri, al-mutaqaddimun, yaitu pasukan yang menempati posisi depan, dan saqah al-jaisyi, yaitu pasukan yang menempati posisi terbelakang, yang bertugas untuk menjaga keamanan dari belakang.
Di belakang pasukan tempur biasanya ada pasukan lain, dinamakan pasukan rid,
yaitu pasukan logistik yang bertugas menyiapkan bahan makanan,
obat-obatan dan lain sebagainya. Disamping itu, ada pasukan yang disebut
talaiyah, yaitu pasukan pengintai atau intelijen. Pasukan tempur terdiri dari : farsyan, yaitu pasukan berkuda atau cavelery, rijalah, pasukan pejalan kaki atau infantry, dan ramat yaitu pasukan pemanah.
Pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayah, sudah terjadi pemisahan
kekuasaan antara eksekutif ( pemerintah ) dengan yudikatif ( kehakiman
atau pengadilan ). Dalam pelaksanaanya di lapangan, kekuasaan kehakiman
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu al-Qadla, al-Hisab, dan al-Ndhar fil-madlamin. Untuk mengetahui masing-masing bagian kehakiman tersebut, berikut penjelasanya.
1) Al-Qadla, bertugas menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan Negara.
2) Al-Hisab, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dam
persoalan pidana yang memerlukan tindakan atau penyelesaian secara
cepat.
Al-Nadhar fil-madlami, adalah mahkamah tinggi atau mahkamah banding pada masa Bani Umayyah, semacam mahkamah agung Indonesia.
Diambil Dari :
http://www.sejarahkebudayaanislam.com/2014/08/sejarah-bani-umayyah-organisasi.html
Kamis, 08 Oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar